Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca. POJK Nomor 10 Tahun 2026 memperbarui aturan perdagangan karbon di Bursa Karbon melalui perubahan atas POJK Nomor 14 Tahun 2023 dan berlaku sejak 6 Juli 2026. Artinya, perusahaan perlu mulai melihat karbon sebagai bagian dari tata kelola bisnis dan manajemen risiko, bukan hanya sebagai isu lingkungan.

Perusahaan menyusun strategi CDP Disclosure dan perdagangan karbon untuk meningkatkan transparansi kinerja iklim serta menyongsong pasar karbon. Lewat CDP Disclosure, perusahaan mengidentifikasi risiko, peluang, tata kelola emisi, target, hingga aksi lingkungan secara konkret. CDP pun telah menyediakan kuesioner dan panduan pada siklus pengungkapan 2026 untuk mendampingi perusahaan dalam mengungkapkan informasi lingkungan secara terstruktur. 

CDP menilai pemahaman, pengelolaan, dan pengungkapan dampak lingkungan perusahaan melalui CDP Scoring. Penilaian ini mengevaluasi tidak hanya keberadaan data lingkungan, tetapi juga kemajuan perusahaan dalam praktik lingkungan. Metodologi CDP menentukan peringkat perusahaan dari skor D hingga A berdasarkan empat tingkatan: Disclosure, Awareness, Management, dan Leadership.”

Jasa Pendampingan CDP Disclosure penting bagi perusahaan untuk memberikan informasi terstruktur tentang dampak, risiko, tata kelola, dan kinerja lingkungan. CDP membantu organisasi mengungkapkan data lingkungan kepada pemangku kepentingan, seperti investor dan pelanggan. Pada siklus 2026, CDP menyediakan kuesioner korporasi dan SME beserta panduan dan metodologi yang diperbarui. Perusahaan harus memahami pertanyaan dan persyaratan pengungkapan sebelum merespons.

Di Indonesia, prinsip keberlanjutan diatur oleh POJK Nomor 51/POJK.03/2017, yang mewajibkan Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan. Perusahaan membutuhkan SDM yang memahami konsep ESG dan dapat menerjemahkannya menjadi data, kebijakan, program, indikator kinerja, dan keputusan yang relevan.

Di Indonesia, penerapannya juga mengacu pada POJK Nomor 51/POJK.03/2017 yang mengatur keuangan berkelanjutan dan Laporan Keberlanjutan. Secara global, kebutuhan disclosure berkembang melalui kerangka seperti GRI Standards, IFRS Sustainability, dan CDP. Perusahaan perlu memastikan bahwa data keberlanjutan yang dimiliki tersedia, relevan, konsisten, dapat ditelusuri, dan mampu menjelaskan kinerja serta dampak secara kredibel.

Pentingnya memahami cara perpanjangan sertifikat dan lisensi K3 Kemnaker berlaku bagi tenaga kerja dan perusahaan, terutama saat dokumen K3 mendekati batas kedaluwarsa. Perlu dicatat, sertifikat K3 dan lisensi K3 tidak selalu merujuk pada dokumen yang sama. Sertifikat menunjukkan bukti kompetensi sesuai skema, sementara lisensi K3 adalah kewenangan tertentu sesuai ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan. 

Sertifikasi K3 di Indonesia semakin beragam seiring meningkatnya kebutuhan perusahaan akan tenaga kerja kompeten dalam mengelola risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Sertifikasi ini mencakup pengetahuan prosedur keselamatan dan menunjukkan kompetensi sesuai bidang pekerjaan serta potensi bahaya di tempat kerja. Dalam praktiknya, masyarakat sering menyebut seluruhnya sebagai “sertifikasi K3”, padahal jalur dan bentuk pengakuannya dapat berbeda.

Perusahaan perlu menyesuaikan training K3 dengan risiko dan kebutuhan pekerjaan. Prinsip keselamatan kerja memiliki dasar hukum kuat melalui UU No. 1 Tahun 1970 yang masih berlaku. Perusahaan sebaiknya tidak memilih pelatihan hanya berdasarkan tren atau sertifikat, tetapi harus memetakan risiko dan kebutuhan kompetensi tenaga kerja terlebih dahulu. Dengan begitu, training K3 perusahaan menjadi lebih relevan karena materi langsung sesuai dengan kondisi kerja sehari-hari.